Ikhwan Kajian yang selalu mendapat keberkahan. Informasi atau opini terkadang membuat kita berdetak kagum dan bangga dengan info tersebut. Dan tidak sadar pula kita kadang selalu terpengaruh akan kata dan bujuk rayuannya.Namuan dengan adanya Menkeu Ngotot Kenakan PPN ke Petani Tebu, Pengamat Pajak: ini Risiko Besar Rugikan Petani! kita bisa mencari celah kebenaranya tanpa adanya sifat menyalahkannya. Namun hanya mencari letak dasar kebenaranya itu sendiri.

Menkeu Ngotot Kenakan PPN ke Petani Tebu, Pengamat Pajak: ini Risiko Besar Rugikan Petani! mengajak kita untuk berfikir untuk menambah khasanah keilmuan kita.Dengan adanya kajian tentangnya kita mengerti yang benar dan yang salah.Jadikan memontum ini untuk menguatjan kita.Dan pastikan pula kita selalu mawas diri dalam menghadapi setiap problematik kehidupan kita.Dan selu berhati hati dalam menyikapi segala sesuatunya.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada petani tebu. Langkah pemerintah ini karena memang sudah tak mampu lagi mencari sumber pendapatan yang lain.

Menurut pengamat pajak Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, mestinya sebelum pengenaan PPN 10 persen ke petani tebu, pemerintah harus duduk bersama dengan pemangku kepentingan, salah satunya kalangan petani tebu.

“Hal ini penting untuk membuat kebijakan yang efektif, sekaligus juga menjamin rasa keadilan. Meskipun PPN-nya akan diterapkan,” jelas dia, dalam keterangan yang diterima, Senin (10/7).

Menurut dia, dalam UU PPN, dasar hukumnya jelas bahwa komoditas gula atau turunan dari tebu memiliki skema berbeda. Pertama berdasar pasal 4A disebutkan, gula bukan BKP (barang kena pajak). Sedang di pasal 16B, disebutkan gula barang strategis sehingga bebas PPN.

“Jadi, apakah mungkin gula itu sebagai non BKP? Saya bilang sangat mungkin. Apalagi ada putusan MK (Mahkamah Konstitusi) atas uji materi kami membuka ruang itu. Apakah Pemerintah mau? Ya minta DPR bantu,” terasng Prastowo.

style="background-color: white; text-align: justify; word-wrap: break-word !important;">

Agar gula tak kena PPN, katanya, pemerintah harus melihatnya dalam masukan penyerahan gula, setidaknya oleh petani tebu yang tidak punya pabrik sebagai barang strategis. “Maka penyerahannya akan bebas PPN,” ucapnya.

Akan tetapi, katanya, jika sekarang ada wacana atau kebijakan dalam harga jual termasuk PPN-nya dipungut, maka ini memang berisiko merugikan petani, terutama cashflow-nya.

baca juga : HNW: Spekulasi yang Muncul, Siapapun yang Dianggap tak Disukai Penguasa Bisa Dikeroyok

“Apalagi pengaturan harga jual yang tidak memperhitungkan komponen harga yang fair dan objektif. Itu akan menggerus pendapatan petani (take home pay),” urai dia.

baca juga : Yusril Sarankan KPK Jangan Berpolitik

Kabarnya, dia menegaskan, Menkeu sendiri akan memutus dengan bijaksana masalah yang sudah jadi polemik itu. “Senin ini, katanya Dirjen Pajak akan menerima delegasi petani tebu. Solusi harus segera dicari,” kata dia.

Intinya dalam kebijakan ini, Prastowo menegaskan, tidak boleh ada distorsi, harus adil dan imparsial, tapi juga objektif berpihak dan melindungi petani. “Karena pasti solusi ada (agar petani tak dirugikan) tinggal dirumuskan saja,” ucapnya. [akt]

Judul :Menkeu Ngotot Kenakan PPN ke Petani Tebu, Pengamat Pajak: ini Risiko Besar Rugikan Petani!
Link :Menkeu Ngotot Kenakan PPN ke Petani Tebu, Pengamat Pajak: ini Risiko Besar Rugikan Petani!

Menkeu Ngotot Kenakan PPN ke Petani Tebu, Pengamat Pajak: ini Risiko Besar Rugikan Petani!

Tweet

Subscribe to receive free email updates: