Ikhwan Kajian yang selalu mendapat keberkahan. Informasi atau opini terkadang membuat kita berdetak kagum dan bangga dengan info tersebut. Dan tidak sadar pula kita kadang selalu terpengaruh akan kata dan bujuk rayuannya.Namuan dengan adanya KPK Jangan Dimalaikatkan kita bisa mencari celah kebenaranya tanpa adanya sifat menyalahkannya. Namun hanya mencari letak dasar kebenaranya itu sendiri.

KPK Jangan Dimalaikatkan mengajak kita untuk berfikir untuk menambah khasanah keilmuan kita.Dengan adanya kajian tentangnya kita mengerti yang benar dan yang salah.Jadikan memontum ini untuk menguatjan kita.Dan pastikan pula kita selalu mawas diri dalam menghadapi setiap problematik kehidupan kita.Dan selu berhati hati dalam menyikapi segala sesuatunya.

KPK Jangan Dimalaikatkan

Opini Bangsa - Rabu besok, DPR akan kembali menggelar sidang Pansus Angket KPK. Belum ada agenda memanggil pihak-pihak terkait untuk membedah kinerja lembaga yang diketuai Agus Rahadjo ini. Namun Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar mengingatkan, jangan selalu su’udzon alias berburuk sangka dengan DPR. Sebaliknya, jangan menganggap KPK bagai malaikat yang tak pernah berbuat salah.

Sejak Pansus menggelar rapat perdana Kamis (8/6) lalu, KPK sudah ancang-ancang. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, setidaknya ada tiga langkah yang akan ditempuh KPK untuk merespons hak angket ini.

Pertama, lembaga anti-rasuah itu akan mengundang para pakar hukum untuk memberi masukan terkait langkah apa yang harus diambil KPK menghadapi Pansus Angket. Langkah lainnya, jika diperlukan KPK akan membawa persoalan ini ke jalur hukum. Agus bilang, pihaknya akan menemui Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. "Semua harus jalur hukum minta pendapat MA dan MK," kata Agus, di acara PP Muhammadiyah Sabtu malam.

Langkah ketiga? Agus sepertinya berat mengungkapkan ini. Apakah melapor ke Presiden? "KPK kan nggak harus lapor ke Presiden. Tapi Presiden pasti mengamatilah. Mudah-mudahan Presiden mengambil sikap. Yah paling tidak (sikapnya) sama seperti suaranya KPK," ungkap Agus.

Terkait hal ini, Agun mengaku tak mau ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Yang jelas, kata Agun, agenda rapat yang akan digelar pada Rabu nanti masih berupa rapat internal. Sebelum pansus memanggil pihak-pihak terkait, Pansus akan menyepakati agenda rapat, SOP, serta bagaimana pertanggungjawabannya. "Sementara ini disepakati dulu siapa saja yang akan diundang," ungkapnya.

Agun pun menepis kabar yang menyebut, pembentukan Pansus untuk melemahkan KPK. Menurut dia, tuduhan ini sangat tendensius. Apalagi Pansus belum bekerja. Menurut Agun, bergulirnya Pansus justru bertujuan membuat KPK makin efektif memberantas korupsi, tanpa menimbulkan problem dan kegaduhan.

justify;">"Janganlah selalu su'udzon kepada DPR. Jangan pula menganggap KPK bagai malaikat yang nggak pernah berbuat salah. Hak angket ini penting untuk memperbaiki KPK. Karena itu kami berharap KPK bisa berkoordinasi, bersinergi dengan instansi penegek hukum lainnya dan juga bersinergi dengan parlemen dan lainnya," ucapnya.

Anggota Pansus Angket KPK, Arsul Sani mengatakan, KPK tak perlu terlalu gelisah menyikapi angket yang digulirkan DPR. Menurut dia, Angket DPR ini tak akan membuat KPK terhuyung-huyung terus ambruk. Kata dia, jika proses penegakan hukum yang selama ini dilakukan KPK klir, maka Pansus tak akan menemukan apa-apa.

"Sebaliknya, semakin KPK 'berjalan ke sana-ke mari', maka akan menimbulkan kesan bahwa jangan-jangan memang ada masalah di KPK," kata Arsul yang juga Sekjen PPP ini, dalam pesan singkatnya, kemarin.

Dia menyarankan KPK mengikuti proses yang ada di pansus angket KPK. Arsul mengibaratkan proses di pansus angket KPK bagai pemeriksaan kesehatan atau medical check-up. "Nanti kalau ada parameter-parameter kesehatan yang kurang bagus ya perlu diperbaiki dengan berbagai langkah yang diperlukan supaya ada dalam parameter normal lagi," tuntasnya.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan Presiden Jokowi tak boleh hanya berpangku tangan menyaksikan DPR menggempur KPK. Ia menyarankan Jokowi segera turun tangan untuk menghentikan kerja Pansus Angket KPK. Caranya adalah berkomunikasi dengan bos partai pendukung Angket KPK.

Apalagi, tujuh fraksi yang mengirimkan anggotanya ke pansus adalah partai pendukung pemerintah. "Kalau presiden diam saja, sama dengan mengamputas program pemberantasan korupsi. Sama saja Jokowi tidak memperjuangkan visi Nawacita," kata Fickar saat diskusi di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, jika Pansus dibiarkan terus berjalan dia khawatir KPK akan dibubarkan. Atau ada tapi lemah. Jika itu terjadi, maka program pemberantasan korupsi dan apa yang disampaikan Jokowi bahwa mendukung penuh KPK sama saja bohong. "Baik jeleknya KPK, akan berimbas pada pemerintahan itu sendiri. Karena itu Presiden bisa bergerak dan peduli," serunya.

Fickar pun menilai, respons Jokowi terhadap angket KPK ini akan berimbas pada Pilpres 2019. Jika Jokowi peduli, maka publik akan mencatat program pemberantasan korupsi bukan sekadar basa-basi. Tapi jika yang terjadi sebaliknya, Fickar menilai, Jokowi akan ditinggalkan pemilihnya [opinibangsa.id / rmol]

Judul :KPK Jangan Dimalaikatkan
Link :KPK Jangan Dimalaikatkan

KPK Jangan Dimalaikatkan

Tweet

Subscribe to receive free email updates: