Ikhwan Kajian yang selalu mendapat keberkahan. Informasi atau opini terkadang membuat kita berdetak kagum dan bangga dengan info tersebut. Dan tidak sadar pula kita kadang selalu terpengaruh akan kata dan bujuk rayuannya.Namuan dengan adanya Sebut Perppu Ormas Berpotensi Mereduksi Wibawa Pemerintah, Ketua HMI: Ini Sangat Politik kita bisa mencari celah kebenaranya tanpa adanya sifat menyalahkannya. Namun hanya mencari letak dasar kebenaranya itu sendiri.

Sebut Perppu Ormas Berpotensi Mereduksi Wibawa Pemerintah, Ketua HMI: Ini Sangat Politik mengajak kita untuk berfikir untuk menambah khasanah keilmuan kita.Dengan adanya kajian tentangnya kita mengerti yang benar dan yang salah.Jadikan memontum ini untuk menguatjan kita.Dan pastikan pula kita selalu mawas diri dalam menghadapi setiap problematik kehidupan kita.Dan selu berhati hati dalam menyikapi segala sesuatunya.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan masyarakat.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam, Mulyadi P. Tamsir menilai, Perppu tersebut berpotensi mereduksi kewibawaan pemerintah.

“Menurut saya, ini bukan persoalan hukum, tetapi kepentingan politik kekuasaan. Ini sangat politik. Dengan cara-cara seperti ini, tentu sangat kontraproduktif dengan harapan kita semua,” kata Mulyadi dalam diskusi di Jalan Gereja Santa Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2017).

Menurut dia, Perppu tersebut berpotensi menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan. Pasalnya, perppu ini mengambil kewenangan yudikatif menjadi kewenangan eksekutif, yakni pembubaran ormas tanpa melalui jalur pengadilan, sebagaimana yang diatur UU Nomor 17 tahun 2013.

margin-bottom: 24px; text-align: justify;">“Masyarakat dan orang pribadi yang tergabung dalam ormas yang dibubarkan, secara otomatis akan membenci pemerintah. Bukan tunduk pada aturan pemerintah,” ujarnya.

baca juga: JK: Masjid Tempat Penting Sebarkan Semangat Persatuan

baca juga: Oknum Polisi Hajar Bocah SD hingga Berdarah-darah, Gara-garanya Sepele

Lebih jauh, dia menyebut, perppu yang diterbitkan oleh pemerintah tak memenuhi sejumlah syarat penerbitan perppu. Yakni, tidak adanya kegentingan memaksa dan kekosongan hukum.

“Berdasarkan keputusan MK Nomor 138 tahun 2009, jelas disampaikan ada tiga syarat diterbitkannya perppu. Pertama, ada hal yang sangat mendesak. Kedua, kekosongan hukum. Dan ketiga, kekosongan hukum itu tidak dapat diselesaikan dengan menunggu UU. Menurut saya tiga syarat ini tidak ada yang dipenuhi,” kata dia.

sumber : kriminalitas

Judul :Sebut Perppu Ormas Berpotensi Mereduksi Wibawa Pemerintah, Ketua HMI: Ini Sangat Politik
Link :Sebut Perppu Ormas Berpotensi Mereduksi Wibawa Pemerintah, Ketua HMI: Ini Sangat Politik

Sebut Perppu Ormas Berpotensi Mereduksi Wibawa Pemerintah, Ketua HMI: Ini Sangat Politik

Tweet

Subscribe to receive free email updates: