Ikhwan Kajian yang selalu mendapat keberkahan. Informasi atau opini terkadang membuat kita berdetak kagum dan bangga dengan info tersebut. Dan tidak sadar pula kita kadang selalu terpengaruh akan kata dan bujuk rayuannya.Namuan dengan adanya DPR: Pemerintah Jangan Asal Blokir, Bisa Ancam Kehidupan Berdemokrasi di Negeri ini kita bisa mencari celah kebenaranya tanpa adanya sifat menyalahkannya. Namun hanya mencari letak dasar kebenaranya itu sendiri.

DPR: Pemerintah Jangan Asal Blokir, Bisa Ancam Kehidupan Berdemokrasi di Negeri ini mengajak kita untuk berfikir untuk menambah khasanah keilmuan kita.Dengan adanya kajian tentangnya kita mengerti yang benar dan yang salah.Jadikan memontum ini untuk menguatjan kita.Dan pastikan pula kita selalu mawas diri dalam menghadapi setiap problematik kehidupan kita.Dan selu berhati hati dalam menyikapi segala sesuatunya.

Pemblokiran layanan pesan berbasis internet Telegram oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi sorotan belakangan. Menurut Anggota komisi I DPR, Sukamta, pemerintah harusnya memikirkan secara matang sebelum melakukan pemblokiran.

“Sebaiknya pemerintah menghindari asal main blokir, karena bisa mengancam kehidupan berdemokrasi di negeri kita,” kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/7/2017).

Dalam pemblokiran Telegram, pemerintah berpedoman pada Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 40 ayat (2a), (2b) dan (6).

Namun, hal tersebut justru dianggap belum spesifik mengenai pemblokiran atas sebuah situs atau aplikasi berbasis elektronik.

“Saya kira tanpa aturan yang jelas, secara teknis pasti akan timbul masalah. Apalagi cara kerja pemblokiran belum ada pedoman yang jelas dan baku. Mestinya kan ada pembinaan dulu dan pemblokiran jadi jalan terakhir,” lanjutnya.

style="font-family: Georgia, Times New Roman, serif; font-size: large;">

“Pemerintah juga katanya akan bertindak tegas kepada Google, Facebook dan Twitter yang mangkir bayar pajak, tapi hingga saat ini belum ada perangkat untuk memaksa,” sambung politikus PKS itu.

Oleh sebab itu, jika pemerintah serius dalam penindakan aplikasi yang dianggap membahayakan, diharapkan membuat peraturan pemerintah (PP).

baca juga: Oknum Polisi Hajar Bocah SD hingga Berdarah-darah, Gara-garanya Sepele

baca juga: Sebut Perppu Ormas Berpotensi Mereduksi Wibawa Pemerintah, Ketua HMI: Ini Sangat Politik

Di sisi lain, untuk menghadapi perkembangan teknologi yang masif, pemerintah juga diharapkan mengembangkan industri IT nasional.

“Ini penting dilakukan supaya kita tidak bergantung kepada aplikasi asing, seperti Cina yang punya aturan ketat tetapi di sisi yang lain mendorong industri TI maju pesat,” pungkasnya.

sumber : kriminalitas

Judul :DPR: Pemerintah Jangan Asal Blokir, Bisa Ancam Kehidupan Berdemokrasi di Negeri ini
Link :DPR: Pemerintah Jangan Asal Blokir, Bisa Ancam Kehidupan Berdemokrasi di Negeri ini

DPR: Pemerintah Jangan Asal Blokir, Bisa Ancam Kehidupan Berdemokrasi di Negeri ini

Tweet

Subscribe to receive free email updates: