Ikhwan Kajian yang selalu mendapat keberkahan. Informasi atau opini terkadang membuat
kita berdetak kagum dan bangga dengan info tersebut. Dan tidak sadar pula kita kadang selalu terpengaruh akan kata dan bujuk rayuannya.Namuan dengan adanya Kemendagri Sayangkan Putusan MK Soal Pembatalan Perda kita bisa mencari celah kebenaranya tanpa adanya sifat menyalahkannya. Namun hanya mencari letak dasar kebenaranya itu sendiri.
Kemendagri Sayangkan Putusan MK Soal Pembatalan Perda mengajak kita untuk berfikir untuk menambah khasanah keilmuan kita.Dengan adanya kajian tentangnya kita mengerti yang benar dan yang salah.Jadikan memontum ini untuk menguatjan kita.Dan pastikan pula kita selalu mawas diri dalam menghadapi setiap problematik kehidupan kita.Dan selu berhati hati dalam menyikapi segala sesuatunya.
Kemendagri Sayangkan Putusan MK Soal Pembatalan Perda
Opini Bangsa - Kementerian Dalam Negeri menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam membatalkan peraturan daerah tingkat Provinsi. Dengan keputusan MK yang final mengikat, maka Kemendagri akan ada kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan perda-perda.
Walau keputusan MK final, tapi Kemendagri sangat menyayangkan putusan ini," kata Mendagri Tjahjo Kumolo melalui pesan singkat kepada wartawan, Rabu (14/6) malam.
Dalam uji materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, MK
menghapus kewenangan Mendagri membatalkan perda Provinsi.Sebelumnya MK juga telah mencabut kewenangan Mendagri membatalkan perda tingkat kabupaten/kota. MK berpandangan kewenangan membatalkan perda merupakan ranah Mahkamah Agung.
Tjahjo mengatakan, tanpa pengawasan, perda-perda tingkat provinsi dan kabupaten/kota dikhawatirkan bertentangan dengan keputusan/kebijakan pemerintah pusat. "Program kebijakan strategis pemerintah pusat prinsipnya harus bisa terlaksana di daerah dan program daerah harus selaras dengan program pemerintah pusat sesuai dengan sikon budaya dan geografis kebutuhan masyarakat di daerah," katanya.
Tjahjo pernah mengutarakan pengawasan dan pembatalan perda melalui mekanisme uji materi di MA cenderung membutuhkan waktu yang lama, sedangkan jumlah perda sangat banyak. Meskipun demikian, pemerintah pasti memiliki cara lain untuk mengawasi perda-perda.
Kemendagri, kata dia, akan memperkuat hal-hal berkaitan fasilitasi dan penerbitan nomor registrasi perda, serta mengintensifkan pelatihan penyusunan perda, agar perda-perda selaras dengan program pemerintah pusat. [
opinibangsa.id /
rci]
Judul :
Kemendagri Sayangkan Putusan MK Soal Pembatalan Perda
Link :
Kemendagri Sayangkan Putusan MK Soal Pembatalan Perda
Artikel terkait yang sama:
Kemendagri Sayangkan Putusan MK Soal Pembatalan Perda
0 Response to "Kemendagri Sayangkan Putusan MK Soal Pembatalan Perda"
Posting Komentar