Ikhwan Kajian yang selalu mendapat keberkahan. Informasi atau opini terkadang membuat kita berdetak kagum dan bangga dengan info tersebut. Dan tidak sadar pula kita kadang selalu terpengaruh akan kata dan bujuk rayuannya.Namuan dengan adanya Polling DPR: Mayoritas Rakyat Tak Setuju Perppu Ormas kita bisa mencari celah kebenaranya tanpa adanya sifat menyalahkannya. Namun hanya mencari letak dasar kebenaranya itu sendiri.

Polling DPR: Mayoritas Rakyat Tak Setuju Perppu Ormas mengajak kita untuk berfikir untuk menambah khasanah keilmuan kita.Dengan adanya kajian tentangnya kita mengerti yang benar dan yang salah.Jadikan memontum ini untuk menguatjan kita.Dan pastikan pula kita selalu mawas diri dalam menghadapi setiap problematik kehidupan kita.Dan selu berhati hati dalam menyikapi segala sesuatunya.

Polling DPR: Mayoritas Rakyat Tak Setuju Perppu Ormas

Opini Bangsa - Pemerintah menerbitkan aturan baru soal organisasi masyarakat yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017. Aturan tersebut menggantikan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013.

DPR sebagai lembaga legislatif yang juga berwenang membentuk undang-undang pun mencoba menggelar polling melalui akun Twitter resmi mereka @DPR_RI. Bagaimana hasilnya?

Sampai hari ini, Kamis, 13 Juli 2017, pukul 09.27, mayoritas follower menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 60 persen. Sedangkan yang memilih setuju 34 persen saja. Sementara mereka yang menilai belum tepat 4 persen, dan tidak peduli 2 persen. Tercatat, pemilih sampai saat ini mencapai 29.576 orang.

Untuk diketahui, dalam Perppu Ormas

tersebut, sejumlah pasal di undang-undang lama diubah, antara lain: pasal 1 ayat 1, pasal 59 yang mengatur soal larangan, pasal 60 yang mengatur sanksi bagi ormas yang melanggar larangan, pasal 61, pasal 62.

Kemudian pasal-pasal yang dihapus antara lain: pasal 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81.

Lalu ada penambahan pasal 80 A, yang menyatakan pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1 huruf c dan ayat 3 huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Perppu ini, dan penyisipan sejumlah ketentuan seperti di antara pasal 82 dan pasal 83 disisipkan 1 pasal yakni pasal 82 A, di antara pasal 83 dan pasal 84 disisipkan I pasal yakni pasal 83 A. [Mekanisme Pembubaran Ormas dalam Perppu].

Pemerintah telah menerbitkan Perppu No.2/2017 tentang Perubahan atas UU No.17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bagaimana pendapatnya?

— DPR RI (@DPR_RI) 12 Juli 2017

[opinibangsa.id / vv]

Judul :Polling DPR: Mayoritas Rakyat Tak Setuju Perppu Ormas
Link :Polling DPR: Mayoritas Rakyat Tak Setuju Perppu Ormas

Polling DPR: Mayoritas Rakyat Tak Setuju Perppu Ormas

Tweet

Subscribe to receive free email updates: