Ikhwan Kajian yang selalu mendapat keberkahan. Informasi atau opini terkadang membuat kita berdetak kagum dan bangga dengan info tersebut. Dan tidak sadar pula kita kadang selalu terpengaruh akan kata dan bujuk rayuannya.Namuan dengan adanya Kritik Keras, Fadli Zon: Perppu Tentang Keormasan Bentuk Kediktatoran Gaya Baru kita bisa mencari celah kebenaranya tanpa adanya sifat menyalahkannya. Namun hanya mencari letak dasar kebenaranya itu sendiri.

Kritik Keras, Fadli Zon: Perppu Tentang Keormasan Bentuk Kediktatoran Gaya Baru mengajak kita untuk berfikir untuk menambah khasanah keilmuan kita.Dengan adanya kajian tentangnya kita mengerti yang benar dan yang salah.Jadikan memontum ini untuk menguatjan kita.Dan pastikan pula kita selalu mawas diri dalam menghadapi setiap problematik kehidupan kita.Dan selu berhati hati dalam menyikapi segala sesuatunya.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai pembentukan Perppu Tentang Keormasan secara substantif mengarah pada model kediktatoran gaya baru.

"Semangat tersebut dapat kita lihat dari beberapa hal. Misalnya saja, Perppu tersebut menghapuskan pasal 68 UU No.17 Tahun 2013 yang mengatur ketentuan pembubaran Ormas melalui mekanisme lembaga peradilan," ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (12/7).

Fadli menambahkan tidak saja pasal 68 UU No.17 Tahun 2013, pasal 65, yang mewajibkan pemerintah untuk meminta pertimbangan hukum dari MA dalam hal penjatuhan sanksi terhadap Ormas, juga dihapuskan. Bahkan spirit persuasif dalam memberikan peringatan terhadap Ormas, sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 60, juga sudah ditiadakan.

"Perppu tersebut juga tidak lagi mengatur peringatan berjenjang terhadap Ormas yang dinilai melakukan pelanggaran. Dimana hal ini sebelumnya diatur dalam Pasal 62 UU No.17 tahun 2013," sesalnya.

Menurutnya hal tersebut merupakan bentuk kemunduran total dalam demokrasi di Indonesia, pasalnya kehadiran Perppu tersebut selain memberikan kewenangan yang semakin tanpa batas kepada Pemerintah, juga tidak lagi memiliki semangat untuk melakukan pembinaan terhadap Ormas.

Politisi Gerindra ini juga juga mempertanyakan ihwal kegentingan dalam Perppu ini, karena apabila merujuk pada konstitusi,

sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 dan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perppu, Perppu dikeluarkan dalam suatu kondisi kegentingan yang memaksa.

"Pertanyaannya sekarang, adakah kondisi kegentingan yang memaksa sehingga pemerintah membutuhkan Perppu? Kegentingan ini harus didefinisikan secara objektif. Tidak bisa parsial," tanyanya.

Dalam hal ini,Fadli menilai dengan adanya Perppu ini justru akan memunculkan keresahan baru di tengah masyarakat, karena menurutnya Perppu ini syarat ancaman terhadap kebebasan berserikat yang sudah dijamin dalam UUD 1945 pasal 28 dan 28E.

baca juga: Ust Adi Hidayat : Yang Qunut Benar, Yang Tidak Qunut Benar, Yang Salah Yang Tidak Sholat Shubuh

"Perppu ini mengandung semangat yang sangat jauh dari semangat demokrasi," pungkasnya.

baca juga: Bela HTI, Yusril Ihza Mahendra akan Gugat Perppu Ormas ke MK

Diketahui Diketahui Presiden Joko Widodo telah menandatangani JIT Perppu Tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dengan hadirnya Perppu ini, terjadi perubahan sekaligus penghapusan pada beberapa pasal UU No.17 tahun 2013.

sumber : jitunews

Judul :Kritik Keras, Fadli Zon: Perppu Tentang Keormasan Bentuk Kediktatoran Gaya Baru
Link :Kritik Keras, Fadli Zon: Perppu Tentang Keormasan Bentuk Kediktatoran Gaya Baru

Kritik Keras, Fadli Zon: Perppu Tentang Keormasan Bentuk Kediktatoran Gaya Baru

Tweet

Subscribe to receive free email updates: