Ikhwan Kajian yang selalu mendapat keberkahan. Informasi atau opini terkadang membuat kita berdetak kagum dan bangga dengan info tersebut. Dan tidak sadar pula kita kadang selalu terpengaruh akan kata dan bujuk rayuannya.Namuan dengan adanya Gerindra, PKS, dan Demokrat Sepakat Dukung Presidential Threshold 0% kita bisa mencari celah kebenaranya tanpa adanya sifat menyalahkannya. Namun hanya mencari letak dasar kebenaranya itu sendiri.

Gerindra, PKS, dan Demokrat Sepakat Dukung Presidential Threshold 0% mengajak kita untuk berfikir untuk menambah khasanah keilmuan kita.Dengan adanya kajian tentangnya kita mengerti yang benar dan yang salah.Jadikan memontum ini untuk menguatjan kita.Dan pastikan pula kita selalu mawas diri dalam menghadapi setiap problematik kehidupan kita.Dan selu berhati hati dalam menyikapi segala sesuatunya.

Gerindra, PKS, dan Demokrat Sepakat Dukung Presidential Threshold 0%

Opini Bangsa - Tiga fraksi di DPR RI berharap, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada Pemilu 2019 ditiadakan atau 0%. Tiga fraksi itu yakni Partai Demokrat, Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang ketiganya merupakan partai nonkoalisi pendukung pemerintah.

Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani sebagai fraksi pertama yang menyampaikan pandangannya menilai presidential treshold di Pemilu 2019 bertentangan dengan konstitusi lantaran Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan Pemilu 2019 digelar serentak.

Gerindra, lanjut Muzani, menolak berapa pun angka presidential threshold karena dapat menciderai demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

"Partai Gerindra menginginkan agar musyawarah tetap mufakat. Bagi Gerindra, threshold 20%, atau treshold berapa pun tak sesuai. Kami tak ingin Pilpres 2019 akan dicederai dengan pelanggaran inskontitusional," ucap Muzani di ruang rapat paripurna, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Lalu hal yang sama juga disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya Sutriyono. PKS memandang presidential

threshold ketika ditiadakan akan memberi kesempatan yang luas kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan haknya dipilih sebagai presiden.

Disamping itu, peniadaan presidential treshold memuat pemilu lebih berkeadilan dan membentuk keseteraan karena setiap partai politik bisa mengajukan capres-cawapres sendiri.

"Dengan demikian rakyat akan diuntungkan banyak calon alternatif pemimpin bangsa," papar Sutriyono.

Fraksi Partai Demokrat juga tegas menolak penerapan presidential threshold. Benny K Harman menilai, presidential treshold jelas membatasi munculnya tokoh alternatif dalam Pemilu 2019.

Seharusnya UU Pemilu yang akan diketok harus dapat menampung potensi calon pemimpin alternatif.

"Kami F-PD (Fraksi Partai Demokrat) berpandangan, hukum atau UU Pemilu sejatinya harus memfasilitasi munculnya calon pemimpin alternatif supaya persaingan elektoral semakin meningkat. Termasuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemimpinnya," ujar Benny.

Jika masih ada presidential treshold, kata Benny, kualitas pemimpin dalam kehidupan demokrasi akan menjadi buruk.

"Ini jelas akan gagal menghasilkan pemimpin berkualitas. Dalam kehidupan demokrasi, rakyat lah yang berdaulat bukan parpol," ujar Benny.

Ketiga parpol ini pun meminta untuk mengedepankan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Saat ini, rapat paripurna sedang diskors untuk dilakukan lobi-lobi guna mencapai musyawarah mufakat. [opinibangsa.id / okz]

Judul :Gerindra, PKS, dan Demokrat Sepakat Dukung Presidential Threshold 0%
Link :Gerindra, PKS, dan Demokrat Sepakat Dukung Presidential Threshold 0%

Gerindra, PKS, dan Demokrat Sepakat Dukung Presidential Threshold 0%

Tweet

Subscribe to receive free email updates: