Ikhwan Kajian yang selalu mendapat keberkahan. Informasi atau opini terkadang membuat kita berdetak kagum dan bangga dengan info tersebut. Dan tidak sadar pula kita kadang selalu terpengaruh akan kata dan bujuk rayuannya.Namuan dengan adanya Rektor Ditunjuk Presiden, Anang: Pengingkaran Demokrasi di Kampus kita bisa mencari celah kebenaranya tanpa adanya sifat menyalahkannya. Namun hanya mencari letak dasar kebenaranya itu sendiri.

Rektor Ditunjuk Presiden, Anang: Pengingkaran Demokrasi di Kampus mengajak kita untuk berfikir untuk menambah khasanah keilmuan kita.Dengan adanya kajian tentangnya kita mengerti yang benar dan yang salah.Jadikan memontum ini untuk menguatjan kita.Dan pastikan pula kita selalu mawas diri dalam menghadapi setiap problematik kehidupan kita.Dan selu berhati hati dalam menyikapi segala sesuatunya.

Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah menegaskan, Pemilihan Rektor ditunjuk Presiden berlebihan dan menghilangkan demokrasi kampus.

"Rencana tersebut terlalu berlebihan dan mengingkari prinsip demokrasi di perguruan tinggi," ujar dia di Jakarta, Jumat (02/06/2017).

Padahal, terang dia, di Pasal 6 huruf b UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi secara jelas disebutkan penyelenggaraan pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan.

"Langkah Presiden menunjuk Rektor mengingkari ketentuan UU Pendidikan Tinggi," tandas dia.

Adapun, lanjut dia, soal motif pemilihan Rektor langsung ditunjuk oleh Presiden agar terseleksi dengan baik sosok rektor agar sesuai dengan ideologi Pancasila, ini juga berlebihan dan indikator tidak percaya sistem.

"Padahal bila merujuk PP No 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri telah dibentuk sistem yang baik," ujarnya.

Menurutnya, mulai tahap penjaringan, penyaringan, pemilihan hingga penetapan dan pelantikan. Instrumen rapat senat terbuka maupun rapat senat tertutup di tahap penyaringan merupakan contoh proses pemilihan rektor telah cukup transparan.

"Belum lagi ada kewenangan pemerintah untuk menelusuri jejak rekam terkait calon mulai dari PPATK dan instansi lainnya (Pasal 8 ayat (2) PP No 19/2017)," terang dia

Jadi, kata dia, spirit demokrasi dalam pemilihan Rektor bukan berarti tidak diakomodasi suara pemerintah.

"Setidaknya kewenangan menteri sebesar 35 % hak suara dari total pemilih serta senat sebanyak 65% suara merupakan bentuk akomodasi pemerintah dalam menentukan rektor (Pasal 9 ayat (3) PP No 19/2017)," jelas dia.

Sebaiknya, kata dia, Presiden dan pemerintah fokus terhadap pemenuhan terhadap kualitas pendidikan yang beroientasi pembentukan karakter.

"Ide penunjukan rektor oleh presiden pada akhirnya menjadi lelucon di publik," kenapa tidak RT/RW presiden juga yang menunjuk," sindirnya. 

sumber : teropongsenayan

Judul :Rektor Ditunjuk Presiden, Anang: Pengingkaran Demokrasi di Kampus
Link :Rektor Ditunjuk Presiden, Anang: Pengingkaran Demokrasi di Kampus

Rektor Ditunjuk Presiden, Anang: Pengingkaran Demokrasi di Kampus

Tweet

Subscribe to receive free email updates: