Konglomerat Cina "Dipelihara" tapi Tidak Diberikan Hak Politik di Era Soeharto

Ikhwan Kajian yang selalu mendapat keberkahan. Informasi atau opini terkadang membuat kita berdetak kagum dan bangga dengan info tersebut. Dan tidak sadar pula kita kadang selalu terpengaruh akan kata dan bujuk rayuannya.Namuan dengan adanya Konglomerat Cina "Dipelihara" tapi Tidak Diberikan Hak Politik di Era Soeharto kita bisa mencari celah kebenaranya tanpa adanya sifat menyalahkannya. Namun hanya mencari letak dasar kebenaranya itu sendiri.

Konglomerat Cina "Dipelihara" tapi Tidak Diberikan Hak Politik di Era Soeharto mengajak kita untuk berfikir untuk menambah khasanah keilmuan kita.Dengan adanya kajian tentangnya kita mengerti yang benar dan yang salah.Jadikan memontum ini untuk menguatjan kita.Dan pastikan pula kita selalu mawas diri dalam menghadapi setiap problematik kehidupan kita.Dan selu berhati hati dalam menyikapi segala sesuatunya.



Sebagaimana diketahui Presiden Soeharto mengelola pembangunan dengan cara Trilogi Pembangunan Nasional. Setelah mengalami perubahan dalam GBHN, susunan Trilogi itu adalah, pertama Pertumbuhan Eonomi. Kedua Pemeratan Ekonomi. Dan ketiga adalah Stabilitas Nasional.

Sebelumnya, stabilitas pada urutan kedua. Pada awalnya Stabilitas pada urutan pertama. Itulah gunanya GBHN, negara memiliki blue print, apa yang sudah dicapai, apa yang belum, sebagai target kerja kabinet.

“Duit pinjaman soft loan, dikelola dengan profesional oleh sebuah mesin ekonomi yang berisi 166 perusahaan konglomerat. Hanya 14 perusahaan yang pribumi.

text-align: justify; transition: all 0.3s ease;">Lalu labanya, diaggregator menjadi tetesan untuk semua orang yang disebut metodologi trickledown effect (menetes). Cina-cina ini sengaja dibesarkan oleh Soeharto,” demikian tulisan mantan Anggota Komisi Hukum DPR, Djoko Edhi Abdurrahman, dengan judul ‘Urus Tax Poverty Mister Presiden!’di sub Mesin Ekonomi Soeharto, Selasa (13/06/2017).

Sehingga menurutnya, ada modal pembangunan diserahkan kepada Cina. Yaitu mesin ekonomi tadi.

“Dana ini, intangible dan tangible sangat dilidungi oleh Soeharto. Tak bisa dibawa kabur ke Cina karena hubungan diplomatik telah putus sejak 1965 oleh keterlibatan Cina Daratan dalam pemberontakan PKI.

Cina juga dilarang masuk ke birokrasi, militer, dan politik. Konsesi mereka hanya ekonomi.” 

[vic]

Judul :Konglomerat Cina "Dipelihara" tapi Tidak Diberikan Hak Politik di Era Soeharto
Link :Konglomerat Cina "Dipelihara" tapi Tidak Diberikan Hak Politik di Era Soeharto

Artikel terkait yang sama:


Konglomerat Cina "Dipelihara" tapi Tidak Diberikan Hak Politik di Era Soeharto

Subscribe to receive free email updates:

Related Posts :

0 Response to "Konglomerat Cina "Dipelihara" tapi Tidak Diberikan Hak Politik di Era Soeharto"

Posting Komentar