Ikhwan Kajian yang selalu mendapat keberkahan. Informasi atau opini terkadang membuat kita berdetak kagum dan bangga dengan info tersebut. Dan tidak sadar pula kita kadang selalu terpengaruh akan kata dan bujuk rayuannya.Namuan dengan adanya Pansut Angket Diminta Bongkar Aliran Dana dari KPK ke LSM Anti Korupsi kita bisa mencari celah kebenaranya tanpa adanya sifat menyalahkannya. Namun hanya mencari letak dasar kebenaranya itu sendiri.

Pansut Angket Diminta Bongkar Aliran Dana dari KPK ke LSM Anti Korupsi mengajak kita untuk berfikir untuk menambah khasanah keilmuan kita.Dengan adanya kajian tentangnya kita mengerti yang benar dan yang salah.Jadikan memontum ini untuk menguatjan kita.Dan pastikan pula kita selalu mawas diri dalam menghadapi setiap problematik kehidupan kita.Dan selu berhati hati dalam menyikapi segala sesuatunya.

Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap Pansus angket KPK membongkar adanya dugaan aliran anggaran institusi ad hoc ke sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dibidang anti korupsi.

Hal itu mengamini pernyataan Direktur Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP)Prof. Romli Atmasasmita soal aliran dana hibah yang telah digelontorkan KPK kepada sejumlah organisasi sipil pegiat antikorupsi.

“Tentunya, panitia khusus (pansus) angket KPK akan bekerja secara sistematis yang tujuannya adalah menemukan kebenaran,” kata Fahri saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Minggu (2/7).

Diakui Fahri, kalau pada periode 2010-2011 pernah ditemukan dua pola bantuan yang dianggap menyimpang, lalu dihentikan.

Pertama, sambung dia, besarnya bantuan luar negeri langsung kepada KPK dari donor asing. Kedua, ternyata KPK memakai APBN menyalurkan bantuan kepada berbagai LSM (lembaga swadaya masyakarat) di seluruh Indonesia.

“Lalu terbukti semua LSM ini, setiap hari tidak pernah mengawasi KPK. Jadi mereka berubah menjadi LSM ‘plat merah’. Nah, sekarang ada pola yang belum dicek, kabarnya LSM mendapatkan bantuan dari KPK dan juga donor asing tapi dengan rekomendasi KPK,” ujarnya.

“Persoalannya bukan semata soal bantuan, tetapi setiap bantuan asing dan juga APBN masuk dalam pos dalam APBN yang akhirnya harus dialokasikan, dibelanjakan dan juga dilaporkan secara bertanggungjawab,” papar pimpinan DPR koordinator bidang kesejahteraan rakyat (Kokesra).

Lebih lanjut, ketika ditanyakan apakah selama ini KPK sudah melaporkannya, termasuk dana bantuan asing yang diterimanya, ia mengatakan itulah alasan pembatalan bantuan asing itu, karena KPK dianggap tidak berkoordinasi dengan lembaga terkait, semisal BAPPENAS dan Kementerian Keuangan.

Soal apakah rekomendasi KPK terkait donor asing yang digelontorkan LSM ‘plat merah’ tersebut menyalahi Undang-Undang, menurut Fahri masalahnya ada di posisi KPK sebagai lembaga independent. “Dia nggak boleh terima bantuan sembarangan,” tukasnya.

sumber : aktual

Judul :Pansut Angket Diminta Bongkar Aliran Dana dari KPK ke LSM Anti Korupsi
Link :Pansut Angket Diminta Bongkar Aliran Dana dari KPK ke LSM Anti Korupsi

Pansut Angket Diminta Bongkar Aliran Dana dari KPK ke LSM Anti Korupsi

Tweet

Subscribe to receive free email updates: